SIGI, – Media Putra Bhayangkara (MPB) Surat Asosiasi Provinsi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Asprov PSSI) Sulteng yang ditandatangani Hadianto Rasyid selaku Ketua Umum yang dilayangkan kepada Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Kabupaten Sigi, dinilai cacat hukum dengan menetapkan Ismail Pangeran selaku Pelaksana tugas (Plt) Askab PSSI Sigi yang baru.
Demikian ditegaskan Ketua Askab PSSI Sigi, Mohamad Irwan, didampingi Sekretaris, Samuel Yansen Pongi disaksikan Ketum KONI Sigi, Moh. Agus Syawal beserta seluruh pengurus persatuan sepakbola yang ada diwilayah Kabupaten Sigi.
“Dasarnya yang pertama, surat SK tidak sesuai dengan surat pemberitahuan hasil rapat yang seharusnya SK itu dibelakang. Ini terbalik. Harusnya SK itu dibulan Juni 2023, bukan dibulan April 2023. Jadi duluan SK pelaksana tugas, baru rapat. Harusnya rapat dulu, baru SKnya. Inikan terbalik,“ kata Ketua Askab PSSI Sigi, Mohamad Irwan, dihadapan sejumlah awak media, Senin, (10/7/2023) waktu setempat.
Kemudian, kata Irwan, dalam statuta PSSI, tidak pernah diatur harus dihadiri Asprov. Hal tersebut dibuktikan pada saat dirinya memimpin Askab PSSI pada periode pertama yang sama sekali tak dihadiri oleh pihak Asprov.
“Pada saat itu, Asprov PSSI Sulteng saat masih dipimpin oleh Almarhum Aminuddin Ponulele diperiode pertama saya, saat itu tidak dihadiri Asprov. Dan itu tetap sah dan diakui,“ ucap Mohamad Irwan.
Ia berpendapat bahwa, musyawarah yang telah dilaksanakan Askab PSSI Sigi sudah sesuai mekanisme yang ada.
“Jadi jangan bawah ke ruang politik persoalan olahraga ini. Olahraga ini adalah murni sebuah olahraga, jangan dibawah keruang politik. Jangan karena saya sebagai Ketua Askab PSSI Sigi, kemudian yang lain tidak,“ ujarnya lagi.
Irwan sapaan akrabnya, meyakini selama ini pihak Askab yang ada didaerah berjalan masing-masing tanpa ada pembinaan dan pengawasan dari Asprov, apalagi dalam hal manajemen pendanaan.
“Kami yang pengurus Askab yang ada didaerah-daerah selama ini tidak ada pembinaan apalagi pengawasan dari Asprov itu sendiri, apalagi soal manajemen pendanaan. Kami berjalan masing-masing, terutama dalam hal pembinaan wasit hingga assesment. Dan selama ini tidak ada Asprov terlibat sama sekali. Non sen,“ imbuhnya.
Irwan pun meminta pihak Asprov untuk netral menjadi bijak dan profesional, terorganisir serta berorganisasi.
“Sekali lagi kami pihak Askab PSSI Sigi dan seluruh pengurus sepak bola yang ada diwilayah Sigi menolak keras SK yang dikeluarkan pihak Asprov dan kami menilai SK tersebut cacat hukum dan kami anggap pelaksana tugas di Sigi itu tidak ada,”
Kemudian kami menilai tidak perlu berkoordinasi dengan pihak Asprov. Kenapa, karena selama ini kami tidak punya akses kesana. Mengapa demikian, karena selama ini orang-orang yang memiliki potensi di Asprov semuanya itu tersingkirkan. Sekali lagi saya tegaskan olahraga jangan di bawah keruang-ruang politik. Belajar dulu berorganisasi kalau perlu. Jangan cuma banyak pencitraan Asprov turun ke daerah“. terang Ketua Askab PSSI Sigi itu. MPB *Wahyu