Jakarta – Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi (LAKI), Burhan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera turun tangan menangani kasus dugaan pelanggaran hukum di Bank Kalbar yang telah menjadi sorotan publik. Ungkap nya kepada Media di jakarta,Minggu,(11/08/24)
Kasus tersebut melibatkan dugaan mark-up pembelian lahan dan bobolnya uang nasabah, yang menyebabkan citra Bank Kalbar sebagai kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat tercoreng.
Burhan menegaskan bahwa jika terdapat cukup bukti atas pelanggaran hukum, bukan hanya Dewan Direksi yang harus bertanggung jawab, tetapi juga Dewan Komisaris. Menurut Burhan, Dewan Komisaris memiliki peran dan kewenangan besar dalam perseroan, termasuk dalam pengawasan transaksi keuangan Bank Kalbar. Oleh karena itu, Dewan Komisaris juga harus ikut bertanggung jawab atas hilangnya dana nasabah di bank tersebut.
Selain itu, Burhan menambahkan bahwa jika bobolnya uang nasabah disebabkan oleh faktor sistem, maka Dewan Komisaris juga harus bertanggung jawab dalam hal penempatan orang-orang yang ahli atau berkompeten dalam bidang sumber daya manusia, terutama yang memiliki keahlian di bidang perbankan.
“Dewan Komisaris memiliki kewenangan besar dalam perusahaan dan bahkan bisa bertindak sebagai pemilik karena memiliki saham. Sangat tepat jika mereka turut bertanggung jawab dalam kasus ini,” tegas Burhan di Jakarta.
LAKI berencana untuk segera menyurati KPK agar kasus ini ditangani dengan serius dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Burhan menekankan bahwa KPK tidak boleh diam dan harus segera mengambil tindakan karena perkara ini sudah menjadi perhatian publik.
“KPK harus segera action,” tutup Burhan.(tim liputan)