Inspektorat dan Dua OPD Kebumen Angkat Bicara, Terkait Proyek DD yang Mangkrak

author
4 minutes, 21 seconds Read

Kebumen, Putrabhayangkara – Inspektorat dan Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) angkat bicara terkait mangkraknya proyek pembangunan talud yang bersumber dari dana desa (DD) tahun 2022. Berlokasi di Desa Ngabean, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Rusta Nurhayati Sekertaris Dinas (Sekdin) Inspektorat saat dikonfirmasi terkait kasus proyek tersebut mengatakan, Inspektorat itu selaku pembantu bupati, yang bertugas pembinaan dan mengawasi. Otomatis Inspektorat selalu menyampaikan dalam kolom-kolom resmi, bahwa kewajiban desa terkait ketepatan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh OPD maupun desa adalah sesuai aturan-aturan kegiatan yang ada.

“Ketika itu terjadi di desa tanpa aduan saat ini, kita belum meninjau kesana, baik itu aduan resmi melalui Gubernur atau Bupati maupun bersurat kesini. Kita belum bisa terjun secara langsung. Kecuali sudah masuk RKPdes pasti ada dan rilisnya nanti di rakor kabupaten. Namun sistemnya tidak by name by address,” ungkap Rusta Nurhayati saat di konfirmasi tim media Putra Bhayangkara di ruang kantornya, Selasa (24/1/2023).

Dia menambahkan, untuk langkah-langkah kedepan terhadap desa yang diduga melakukan pelanggaran, rencana tahun 2023 di seluruh desa dan kecamatan masuknya di anggaran murni atau perubahan.

“Jika masuk di anggaran murni ada tindak lanjut, namun ketika di perubahan maka kita lihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berikutnya. Sebab terkendala dari anggota personil Inspektorat,” ungkap Rusta.

“Jika harus di audit seluruh desa, maka tim audit dilapangan bisa semaput. Karena dari 449 jumlah desa dan kelurahan. Tentunya banyak hal lainya kecuali ada aduan langsung baru kita bertindak,” imbuhnya.

Sementara itu, Heru Siswanto kepala bidang (Kabid) administrasi desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kebumen menjelaskan, terkait kegiatan desa PMD tidak mengagendakan kegiatan rutin. Dalam artian untuk monitoring ke desa dan sebagainya.

“Kita hanya melihatnya dari sisi laporan keuangan. Di laporan keuangan dari sisi dana desa dibuat sistem keuangan desa (Siskeudes) dan OM SPAN. OM SPAN itu adalah laporan dana desa kepada kementerian keuangan, karena nanti ada transfer, pelaksanaan, sebelum target yang ditentukan. Misalkan ada 50% ,75%, atau 90% tidak mungkin dana desa tahap berikutnya di saluran,” jelasnya.

Baca juga:  Akhirnya AP (9) Tahun Yang Diterkam Buaya Ditemukan Telah Meninggal Oleh Tim SAR Gabungan

Lanjutnya, terkait dengan pengawasan langsung itu sebenarnya dari pihak kecamatan. Untuk inspektorat itu sebagai pengawas internalnya.

“Secara detail kita tidak bisa faham satu-satu desanya. Untuk pelaksanaan sudah selesai apa belum, tetapi secara ketentuan kita sudah membatasi. Misalnya bulan Desember batas akhir tanggal 26. Seharusnya setelah 26 Desember sudah tidak ada kegiatan kecuali kegiatan khusus, itupun dibatasi sampai tanggal 29 Desember 2022,” terangnya.

Terpisah, kepala bidang (Kabid) Akutansi Arman Kurniawan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen mengatakan, untuk keuangan sudah di terima desa atau belum dan jenis paketnya apa serta pekerjaannya apa.

Kalau DD itu biasanya pertanggung jawaban langsung dari pusat. Misalnya pelaksanaan di desa jenisnya DD perlakuannya dan pertanggung jawaban berbeda.

“Biasanya dana desa diluncurkan permohonan dari desa langsung, kita tidak tahu secara teknis seperti apa dari desa, karena itu kontribusi dari pusat,” jelas Arman.

Dia menambahkan, jika proyek sudah dilaksanakan dan anggaran dana desa di tahun 2022, secara otomatis sudah di tersalurkan dari pusat dan diterima oleh pihak desa.

” Jika ada proyek tidak terselesaikan maka di tahap berikutnya mungkin saja bisa dikurangi, dan pusat yang menentukan karena ada pekerjaan belum terealisasi. Namun prosesnya seperti apa saya kurang tahu. Intinya jika anggaran itu di tahun 2022 untuk keseluruhan seharusnya sudah di salurkan,” tandasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya diberitakan Proyek pembangunan talud yang bersumber dana desa (DD) tahun 2022, diduga mangkrak. Proyek tersebut berlokasi di Desa Ngabean, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

OT warga Desa Ngabean sekaligus pekerja pembangunan proyek talud mengungkapkan, ini disebabkan oleh CV Tunas Muda selaku penyedia barang dan jasa (PBJ) yang sering terlambat dalam melakukan pengiriman material.

“Keterlambatan pembangunan proyek talud disebabkan bukan dari pekerja melainkan dari pihak penyedia barang dan jasa. Sebab dua hari dikerjakan seminggu libur, karena material sudah habis. Jadinya pekerjaan tambah molor,” ungkapnya.

Baca juga:  Minimnya Lampu Penerangan Jalan Warga Serimbu Tumpahkan Keluhannya

Dia menambahkan, pekerjaan seharusnya dapat di selesaikan sekitar 15 hari, namun sampai saat ini belum rampung.

“Pekerjaan jadi semrawut. Bagaimana bisa cepat, jika cara pengiriman material seperti ini.
Kok bisa CV Tunas Muda jadi pemenang lelang tender PBJ? Menurut saya rubes urusanya,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Desa (Kades) Ngabean, Tars saat di singgung soal proyek talud yang sedang dikerjakan menjelaskan, pihak desa sudah melakukan pembayaran lunas kepada pihak CV Tunas Muda.

“Material dibayar lunas, tapi terkait pengiriman barang saat ini memang amburadul. Saya takutnya malah ada warga mengira belum di bayar dan menyalahkan Pemdes, tapi jika ada warga tidak percaya silahkan langsung ke toko material sekaligus ditanyakan sudah dibayar apa belum,” terang Tars saat di konfirmasi tim media Putra Bhayangkara di rumahnya.

Dia menambahkan, pihak desa sudah melakukan peneguran kepada pihak penyedia barang dan jasa agar diberesi, supaya cepat selesai pengerjaan proyek tersebut.

Terpisah, M. Lik selaku pemilik CV Tunas Muda saat di datangi tim media langsung marah-marah dengan nada tinggi dan tidak mau direkam sekaligus memasang badan, dia mengatakan, “Kamu itu sebagai apa, LSM atau Wartawan? Kamu mau ngajak model seperti apa, saya layani, saya ga takut,” bentaknya kepada wartawan.

“Kenapa kamu ngurusi urusanku.
Proyek ini tidak ada urusannya dengan LSM atau Wartawan urusan ini saya dengan Pemdes Ngabean. Mau cari uang atau bagaimana, kalau cari uang ngomong berapa, minta berapa,” bentaknya lagi, dengan nada tinggi.

Kemudian disaat tim media mau mengambil gambar, tiba-tiba M. Lik langsung merebut hp dan menyuruh untuk menghapusnya.

“Ya sudah monggo (silahkan) kamu juga punya etika, saya sebagai tuan rumah, bisakan menolak tidak mau bertemu anda,” ucapnya dengan nada marah yang menggebu-gebu.

(Sunardi)

Similar Posts

Putra Bhayangkara