• Kam. Apr 18th, 2024

Diduga 2 Orang Oknum PNS Berperilaku Menyimpang, Langgar Kode Etik Profesi Guru

ByPutra Bhayangkara

Des 22, 2023
Views: 9

 

Putrabhayangkara com II Karawang- Dugaan pelanggaran etika sekaligus kode etik profesi yang dilakukan oleh dua (2) orang oknum PNS yang menjabat sebagai Kepala sekolah dan guru sekolah dasar negeri SDN Gempol Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang berinisial K dan AH yang kepergok Wartawan dan diduga meninggalkan tanggungjawab dan kewajiban disaat jam kerja demi “berkencan” disalah satu hotel di daerah Patokbesi Kabupaten Subang Jawa barat.

“Meskipun dalam pengakuannya, inisial K dan AH telah menikah secara diam-diam” hal itu sungguh berdampak sangat buruk, karena tidak mencerminkan serta memberikan petunjuk dan contoh yang baik terhadap para guru-guru yang lain serta siswa-siswinya. Tentang bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku demi menjamin mutu dan kualitas profesi dimata publik.

Jum’at 22/12/2023 saat dikonfirmasi awak media terkait kasus tersebut. H Uyat M.Pd selaku ketua PGRI Kabupaten Karawang melalui pesan WatsApp nya menjawab.

“Terima kasih infonya kang, mohon maaf Kami belum bisa menanggapi, perlu Kami pelajari dulu, soalnya Kami belum menerima info dari ketua PGRI Kecamatan Banyusari tentang duduk perkaranya bagaimana.” balasnya.

Ketika awak media menanyakan: Apa yang dilakukan oknum PNS Kepala sekolah dan guru SDN yang diduga meninggalkan tanggungjawab dan kewajibannya disaat jam kerja demi hal yang demikian dalam kasus inisial K dan AH termasuk merupakan pelanggaran etika dan kode etik profesi ?

Ketua PGRI Kab. Karawang H Uyat M.Pd tidak lagi membalasnya.

Kasus tersebut juga telah dikonfirmasikan oleh awak media ke Kabid (GTK) Guru dan tenaga kependidikan Kabupaten Karawang, namun sampai saat ini belum memberikan tanggapan.

Sementara dilain tempat seorang warga masyarakat bernama inisial IG mengatakan.

“Setiap oknum Kepala sekolah atau guru yang berperilaku menyimpang atau tidak melaksanakan tanggungjawab dan kewajiban sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan profesinya, itu merupakan suatu pelanggaran kode etik profesi, yang tentunya harus diberi sanksi agar ada efek jera dan tidak terjadi lagi hal serupa dikemudian hari.

“Seperti yang tertuang dalam ketentuan PP tahun 1990 no 45 tentang perubahan atas PP no 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan
dan perceraian bagi (PNS) pegawai negeri sipil terkait larangan bagi PNS wanita menjadi istri kedua ketiga dan ke empat sebagaimana dimaksud, merupakan larangan yang berdampak terhadap status kepegawaian yang bersangkutan dan diancam dengan hukuman disiplin berupa pemberhentian.” Jelasnya. (Gunawan)